Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji serta menganalisis lebih lanjut mengenai bagaimana konsep pembuktian dan pengambilan putuasan dalam Peradilan Tata Usaha Negara. Terdapat alat bukti sebagai bukti yang diajukan kepada hakim, yakni surat atau tulisan, keterangan ahli, keterangan saksi, pengakuan para pihak, dan pengetahuan hakim. Brief Answer: Surat ukur sertifikat hak atas tanah yang tumpang-tindih dengan data yuridis sertifikat hak atas tanah milik warga lainnya kerap terjadi. Hal tersebut didapat diselesaikan di hadapan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) selama masih dalam tempo 90 hari sejak diketahuinya surat Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi sumber tumpang-tindih, dan lewat dari itu menjadi kompetensi Ketiga acara pemeriksaan persidangan PTUN di atas telah diatur sedemikian rupa dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. UU ini terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU Peratun). Proses / Alur Pemeriksaan Persiapan / Persidangan Proses Pemeriksaan Perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Didahului oleh pengajuan gugatan sampai dengan putusan dan eksekusi. Proses berpekara di Peradilan TUN pada intinya melalui tahap-tahap sebagai berikut : Pemeriksaan Pendahuluan Pemeriksaan administrasi di Kepaniteraan Dismissal Prosedur oleh Ketua PTUN (Pasal 62 UU No.5/1986 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara); Dasar dan Alasan Gugatan PENGGUGAT adalah sebagai berikut: C. Dasar Gugatan (Posita); Adapun yang menjadi dasar gugatan PENGGUGAT adalah sebagai berikut: 1. Bahwa Tergugat dalam mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Ham Nomor: M.Hh-01.Ah.11.01 Tahun 2015 Tentang Pengesahan "Terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dapat dimintakan pemeriksaan banding oleh penggugat atau tergugat". Namun, dalam prakteknya, tergugat II intervensi juga bisa melakukan upaya hukum seperti banding, kasasi atau peninjauan kembali. HUKUM ACARA DAN PRAKTEK PERADILAN TATA USAHA NEGARA Kode Mata Kuliah : BNI6349 Penyusun Dr. I Ketut Tjukup, SH., MH I Ketut Artadi, SH., SU gugatan, pembuktian, cara melakukan upaya hukum, dan eksekusi. dalam masyarakat. Karena itu, dalam perkuliahan dipergunakan berbagai contoh kasus yang terjadi di dalam masyarakat. 3 III. CAPAIAN Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai salah satu badan peradilan khusus yang berada di bawah Mahkamah Agung, berdasarkan Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana di ubah dengan Undang-undang nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dalam Pasal 47 mengatur tentang kompetensi PTUN dalam Pengadilan Tata Usaha Negara (biasa disingkat: PTUN) merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang mempunyai kedudukan di ibu kota kabupaten atau kota.Sebagai Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Tata Usaha Negara (TUN) memiliki fungsi untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan yang termasuk dalam ranah sengketa Tata Usaha Negara yang mana adalah Dalam kasus onrechtmatige overheidsdaad atau perbuatan melanggar hukum oleh pejabat pemerintahan menjadi kompetensi absolut dari peradilan tata usaha negara. Pengadilan tata usaha negara berwenang mengadili sengketa tindakan pemerintahan setelah menempuh upaya administratif, kecuali terhadap tindakan pembiaran (omission). 1Xehf.